Home / berita umum / Eni Maulani Saragih Di Gelandang Ke Gedung KPK

Eni Maulani Saragih Di Gelandang Ke Gedung KPK

Eni Maulani Saragih Di Gelandang Ke Gedung KPK – Terduga pendapat suap PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih (EMS) menyanggah sudah mengintervensi penentuan tender untuk project pembangunan itu. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu tuliskan klarifikasinya melalui suatu surat dari balik jeruji besi.

” Soalnya tidak ada tender. Yang terdapat, penunjukkan secara langsung. Dalam project itu, PLN kuasai 51 % saham. Yang saya kerjakan ialah menolong project investasi ini berjalan lancar. Ini bukanlah project APBN, ” papar Eni dalam suratnya tertanggal 15 Juli 2018.

Dalam surat yang ditulis tangan sekitar dua halaman itu, Eni mengemukakan, PLTU Riau-1 2×300 megawatt (MW) yang disebut sisi dari project 35 ribu (MW), baru di Riau-1 saja PLN kuasai saham sebesar 51 %.

PLN lalu cuma mempersiapkan equity sebesar 10 %. Selebihnya, akan terdapat dana utang dengan bunga yang sangatlah murah yaitu 4, 25 % per tahun.

” Dengan demikian, harga jual ke PLN juga murah, seputar 5, 3 sen. Hingga diyakinkan ke depan PLN akan jual listrik yang murah pada rakyat, ” jelas dia.

Keadaan itu bikin Eni meyakini, pembangunan PLTU Riau-1 dapat berubah menjadi percontohan untuk project 35 ribu MW. Masalahnya dia memperbandingkan project itu dengan PLTU Batang.

Disana, nilai investasi proyeknya sampai USD 5, 2 miliar dengan saham yang seutuhnya dikuasai oleh swasta. Harga jualnya juga berubah menjadi termasuk mahal yaitu diatas 5 sen.

” Walau sebenarnya, dengan project yang sangatlah besar itu, 2×1000 MW, semestinya harga dapat dibawah 5 sen. Yang mengagumkan lagi, negara jamin project ini hingga sampai 30 tahun tanpa kepemilikan negara di project ini, ” jelas Eni.

Eni juga memperbandingkan project PLTU Riau-1 dengan PLTU Paiton yang jual dengan harga diatas 9 sen. ” Mengagumkan gilanya. Ada apakah dengan project ini? Karena itu saya perjuangkan project Riau-1 karena saya meyakini terdapat suatu yang dapat saya kerjakan buat negara ini, ” lanjut dia.

Dia terasa, terdapat kebutuhan segelintir orang yang tidak ingin jenis seperti PLTU Riau-1 berjalan. Beberapa pihak itu tidak ikhlas negara bisa kuasai asset, karena kebutuhan mereka dapat terganggu.

Karena itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi diinginkan bisa menjaga project itu.

” Ini karena jenis ini yang ayah ingin. Saya minta Ayah Presiden turun tangan secara langsung dengan project 35 ribu MW, ” tutur Eni.

About admin