Home / berita umum / Ide Pokok Dwifungsi Yaitu Keikutsertaan Angkatan Perang Dalam Politik

Ide Pokok Dwifungsi Yaitu Keikutsertaan Angkatan Perang Dalam Politik

Ide Pokok Dwifungsi Yaitu Keikutsertaan Angkatan Perang Dalam Politik – Cabut dwi-fungsi ABRI!” yaitu salah satunya jargon yang sangat banyak dikumandangkan di jalanan oleh banyak pemuda-mahasiswa sebelum Soeharto jatuh sampai periode awal reformasi. Itu yaitu satu dari beberapa amanat pergerakan reformasi, yang, sayangnya, belumlah nyata-nyata terealisasikan walaupun presiden sudah berubah beberapa kali.

Alih-alih kembalikan tentara ke barak, yang berlangsung malahan demikian sebaliknya: pimpinan sipil, termasuk juga Joko Widodo, malahan dengan sadar menarik kembali mereka ke tengahnya kita. Usaha ini berlangsung di dalam biasanya Jokowi bicara masalah netralitas aparat. Dia menjelaskan masalah netralitas ini, umpamanya, waktu memberikannya pengarahan terhadap beberapa ribu babinsa di Balai Prajurit di Makassar, 29 Juli tahun waktu lalu.

Ide pokok dwifungsi yaitu keikutsertaan angkatan perang dalam politik. Konseptornya yaitu Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution disaat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution mengenalkan rancangan “jalan tengah” yang jadi embrio dwifungsi. Jalan tengah buka jalan untuk militer buat berpolitik, bahkan juga mencampuri masalah sipil atas nama “kestabilan nasional” di masa yang akan datang.

Bila artian masalah dwifungsi ini yang dipegang, jadi kita dapat menyebutkan beberapa perkara yang memberikan indikasi kembalinya dwifungsi itu di jaman Jokowi. Kita bisa juga menyebutkan beberapa keinginan Jokowi ke tentara yang sebenarnya betul-betul di luar pekerjaan pokok mereka—berperang serta mengontrol teritori negara.

Sebagian contoh yaitu pelibatan tentara dalam project swasembada beras sampai menertibkan demo serta berhenti buruh.

Pelibatan tentara buat ‘mencetak sawah’ dikerjakan dengan basic kesepakatan kerja sama pada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo pada Januari 2015. Sesaat pelibatan tentara menertibkan demo/berhenti yaitu berdasar pada nota kesepakatan pada Polri serta TNI pada awal tahun 2018.

Yang terbaru, impian Jokowi buat menangani problem perwira nonjob di internal TNI dengan membuat 60 pos baru. Ide ini lalu dialihkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, satu diantaranya dengan mendistribusikan banyak perwira itu ke kementerian. Hadi bahkan juga mewacanakan peletakan ini ditata serta dimasukan dalam revisi UU TNI.

Kritikan ini dikira problem berkat mengkhianati agenda reformasi. “Itu jelas problem. Kita mesti ingat UU TNI menjadi arahan jelas mengendalikan batasan untuk TNI buat melakukan aktivitas di luar pekerjaan utamanya. Pemerintah mesti berhati-hati bila membuat revisi UU TNI menantang semangat reformasi lantaran itu bakal amat menyedihkan,

Lantas demikian dengan pengamat militer sekaligus juga dosen FISIP UPN Veteran Jakarta, Beni Sukardis. Beni mengatakan, pandangan ini seperti seperti langkah mundur. “Itu, kan, kembali lagi dwifungsi ABRI. Kurang pas jika ia [TNI] masuk ke lembaga-lembaga sipil kembali,” tuturnya.

Agar bisa memposisikan banyak perwira itu, UU TNI harus direvisi. Untuk Direktur Imparsial Al Araf, bila peraturan itu jadi di ubah untuk memuluskan langkah menyerap tentara di lembaga sipil, nama Jokowi menjadi presiden sipil serta bukan sisi dari Orde Baru bakal tercoreng.

“Penduduk bakal menampik sebab merasa itu kemunduran reformasi TNI,” tuturnya, pun tempo hari.

Jadi ‘Humas’ Presiden Sampai Fasilitator BNPB

Tidak hanya (bakal) ikut serta dalam pelbagai masalah sipil, tentara jaman Jokowi pun dipakai seperti humas.

Ini nampak, umpamanya, disaat Jokowi memohon tentara ikut serta mensosialisasikan program serta kerja pemerintah. Keinginan ini diungkapkan waktu pidato di depan perwira Sekolah Staf serta Komando TNI serta Sekolah Staf serta Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

“Yang berkenaan dengan program-program pemerintah… yang sudah banyak kita kerjakan, saya titip biar seluruhnya perwira ikut pula mensosialisasikan,” kata Jokowi.

Dia pun memohon banyak babinsa—struktur paling rendah di tentara—membantunya menghambat hoax PKI. Banyak babinsa diperintah memaparkan ke penduduk jika ia betul-betul tidak punyai keterkaitan dengan partai yang sudah dilarang semenjak 1966 itu. Yang terkini, ide pelibatan 5.000 babinsa menjadi fasilitator BNPB step pascabencana.

Untuk Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, apakah yang dikerjakan Jokowi yaitu bentuk abuse of power: memerintah aktor keamanan di luar pekerjaan utamanya. Ghufron merasa Jokowi sudah melanggar peraturan yang telah ada sebabnya situasi rasional yang beri dukungan pelibatan TNI belumlah ada.

“Tak dapat sekonyong-konyong pemerintah dalam soal ini Presiden Jokowi menggerakkan pelibatan tentara di luar pekerjaan utamanya,” tuturnya.

Mabes TNI menyanggah tengah mengupayakan kembali lagi dwifungsi—posisi yang pasti menguntungkan mereka. Kepala Puspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi menjelaskan riwayat dwifungsi sudah usai disaat Soeharto jatuh pada 1998 waktu lalu.

“Waktu reformasi kami alami transformasi. Jadi jika kembali kesana [dwifungsi] kami bingung metodenya bagaimana,” tuturnya, Rabu (6/2/2019) tempo hari.

About admin