Home / kebudayaan / Partai Politik Jadi Instansi Yang Sekiranya Diakui Penduduk

Partai Politik Jadi Instansi Yang Sekiranya Diakui Penduduk

Partai Politik Jadi Instansi Yang Sekiranya Diakui Penduduk – Indonesian Corruption Watch (ICW) serta Polling Center dengan Penduduk Transparansi Aceh (MaTA) mengadakan diseminasi survey antikorupsi di Indonesia serta Aceh, Rabu 26 Juli 2017. Akhirnya, partai politik jadi instansi yang sekiranya diakui penduduk.

Peneliti dari Polling Center, Frazna Fadilla, menuturkan, survey di Aceh ambil 457 responden di 42 desa yang mencakup 21 kabupaten/kota. Mengenai keseluruhan rersponden di semua Indonesia yaitu 2. 235.

Dari beberapa instansi yang di tanyakan dalam survey, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling diakui oleh penduduk Aceh perihal prinsip antikorupsi. Tingkat kepercayaannya menggapai 79 %. Argumen responden, satu diantaranya dikarenakan KPK berhasil menindak lebih dari satu masalah korupsi besar.

Sesaat partai politik ada di posisi buncit dengan tingkat keyakinan cuma 29 %. Salah satu argumennya beberapa kader partai politik di Indonesia serta daerah yang ikut serta korupsi.

Tingkat keyakinan teratas yang lain yaitu instansi swadaya penduduk (LSM) dengan point 67 % serta Presiden dengan tingkat keyakinan 66 %.

Responden di Aceh menilainya pemerintah serius mengatasi korupsi dengan nilai 32 %. Persentase itu sama juga dengan jawaban penduduk yang menilainya pemerintah tdk serius dalam perlakuan korupsi. “Sementara di semua Indonesia, banyak 49 % responden menilainya pemerintah serius melawan korupsi, ” kata Frazna.

Peneliti ICW, Almas Sjafrina, menilainya makin tinggi mode penindakan yang ditunaikan oleh KPK serta aparat hukum yang lain belum juga pasti kurangi potensi korupsi di Indonesia serta Aceh. “Artinya butuh upaya-upaya pengenalan perihal mencegah yang butuh ditunaikan oleh semuanya pihak, termasuk juga media serta LSM, ” tuturnya.

Disamping itu Saryulis dari MaTA juga turut menuturkan beberapa temuan tanda-tanda korupsi di Aceh. Modus yang seringkali diperlukan dalam menggangsir uang negara yaitu penggelembungan aturan disusul penyalahgunaan aturan, penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta laporan fiktif.

Berdasar pada hasil monitoring MaTA, jumlah masalah korupsi yang diakukan aparat penegak hukum di Aceh membuktikan mode alami penurunan. Pada 2014 ada 87 masalah dengan potensi kerugian negara Rp 637 miliar, sesaat pada 2016 terkontrol 41 masalah dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 144 miliar.

About admin