Home / berita umum / Pemerintah Perpanjang Izin Usaha Freeport

Pemerintah Perpanjang Izin Usaha Freeport

Pemerintah Perpanjang Izin Usaha Freeport – Pemerintah perpanjang Izin Usaha Pertambangan Spesial (IUPK) sesaat PT Freeport Indonesia sampai 31 Juli 2018. Begitu, sistem pelepasan 51% saham Freeport harus usai di tgl itu.

” Freeport mesti merampungkan hingga 31 Juli, ini batas jatuh temponya, ” tutur Direktur Jenderal Mineral serta Batu Bara Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral Bambang Gatot, Rabu, (4/7/2018).

Bambang menuturkan sekarang ini sistem pengambilalihan saham 51% atau pelepasan pada Inalum serta Freeport masih juga dalam sistem. Ada banyak segi yang tetap didiskusikan, termasuk juga lanjutan operasional ke depan. ” Namun ada pula permasalahan lingkungan. Mereka kan ada tim Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) yang saat ini bersam-sama Freeport merampungkan, ” kata Bambang.

Perpanjangan tenggat, lanjut Bambang, diberi dengan batas waktu sebulan dengan lihat kondisi kalau sistem negosiasi telah mendekati final serta diinginkan dapat usai di bln. itu. Tenggat itu juga sekaligus jadi pendorong buat pemerintah ataupun Freeport supaya selekasnya menyelasaikan sistem pelepasan.

Meskipun demikian, bila pelepasan nyatanya belumlah rampung sesuai sama tenggat, pemerintah juga akan tidak lakukan tindakan kelanjutan apa pun. Tak ada hukuman atau teguran bila melalui dari sebulan, lantaran permasalahannya ada dua pihak yang ikut serta dalam negosiasi. ” Bukanlah Freeport tidak mematuhi ataulah tidak, namun perbincangan itu yang belumlah usai. Bila belumlah usai, kelak kita saksikan. Minta doa restunya. “

Pada awal mulanya, Presiden Joko Widodo juga minta tiga menteri yang mengatur Freeport dapat merampungkan sistem pelepasan pada bln. itu. PT Inalum (Persero) sebagai induk perusahaan tambang BUMN yang maka pelaksana sistem pelepasan juga membidik dapat merampungkan keseluruhnya sistem dalam dua minggu itu.

About admin