Home / berita umum / Sekda Pemkot Pekanbaru Wajibkan PNS Mencoblos

Sekda Pemkot Pekanbaru Wajibkan PNS Mencoblos

Sekda Pemkot Pekanbaru Wajibkan PNS Mencoblos – Surat Edaran (SE) Sekda Pemkot Pekanbaru yang mewajibkan PNS di jajarannya untuk mencoblos di Pilkada Gubernur Riau memetik kontroversi. Bawaslu contohnya, memberikan indikasi kehadiran SE punya potensi jadi seperti bahan intimidasi. Sesaat untuk Pemkot, SE itu dalam rencana tingkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada, dimana angka golput tunjukkan penambahan yang penting.

Fenomena golput dalam pilkada seolah jadi ” cacat bawaan ” arena demokrasi. Ada seperti apatisme politik yang sangatlah terang tampak dalam arena pesta rakyat daerah, serta itu jadi preseden jelek dalam suatu demokrasi, mengingat demokrasi sangatlah erat hubungan dengan partisipasi. Pada level spesifik, rendahnya partisipasi politik itu mungkin saja menjelma jadi delegitimasi politik. Serta, bila itu berlangsung jadi sistem demokrasi yang sekarang ini jalan alami apa yang dimaksud ‘cacat’ demokrasi.

Arti golput (kelompok putih) telah lama menghiasi kancah politik-demokrasi di negeri itu. Dengan cara historis, arti ” putih ” digunakan untuk memposisikan diri jadi suatu hal yang netral serta tak partisan dalam politik partai yang penuh warna. Bahkan juga, hingga sekarang ini warna masih tetap sangatlah menempel dalam entitas suatu partai. Hingga warna putih diambil jadi suatu representasi politik yg tidak berwarna.

Pada zaman Orde Baru (Orba), arti golput memiliki kandungan arti yang cukup negatif untuk penguasa, bahkan juga dikira subversif. Hal semacam ini berlangsung lantaran politik represif yang dipakai Orba, dimana berlangsung perselingkuhan yang intim pada birokrasi serta politik. Bila ada seorang yang berani tak memakai hak pilihnya dalam pemilu, jadi orang itu mesti siap hadapi kendala birokrasi yang bakal menantinya. Bahkan juga, pada tataran spesifik mesti senang bertemu dengan represivitas militer sebagai alat kekuasaan.

Saat masa Reformasi, golput seolah memperoleh hawa kebebasan. Golput jadi kemampuan politik sendiri dalam rencana bangun bargaining politik yang formalis. Walau eksistensi golput tak punya pengaruh pada hasil penentuan, tetapi kemampuan golput itu seolah bangun delegitimasi politik demokrasi. Golput adalah fenomena alamiah ; ia tak terorganisasi, tetapi pergi dari hati nurani semasing pemilih.

Bangun Partisipasi Politik

Demokrasi politik yang hari itu berlaku sangatlah meniscayakan ada partisipasi pemilih. Partisipasi itu lalu terkonversi jadi nada politik yang dapat berikan legitimasi pada calon yang dipilihnya. Hingga kwalitas demokrasi dalam soal itu berbanding lurus dengan jumlah partisipasi. Golput dalam soal itu yaitu angka deviasi yang dengan cara tak segera menggerogoti kwalitas demokrasi partisipatif itu. Hingga, dengan cara tersirat bangsa itu mesti dapat berjuang melawan tingginya ancaman golput.

Sesungguhnya terdapat banyak peluang perihal cenderung tingginya angka golput itu. Pertama, ada seperti apatisme politik yang menjangkiti beberapa pemilih. Apatisme itu bisa jadi dikarenakan oleh ketakmampuan parpol dalam membuahkan pemimpin yang berkwalitas. Jumlahnya kader parpol yang ikut serta korupsi yaitu kristalisasi dari bobroknya kwalitas demokrasi-politik. Hingga, dengan cara logis bakal melahirkan suatu cenderung apatis pada sistem politik, termasuk juga pilkada.

Ke-2, minimnya pendidikan politik untuk pemilih. Kesadaran politik warga negara mesti jadi prioritas paling utama dalam sistem politik. Disini, sebagian pihak seperti penyelenggara pemilu, partai politik, serta instansi swadaya orang-orang mesti lakukan pendidikan politik dengan cara masif. Kesadaran politik pemilih jadi jaminan pada kwalitas demokrasi, mengingat nada pemilih sangatlah memastikan kepemimpinan nasional ataupun daerah.

Ke-3, besarnya angka golput bisa jadi dikarenakan oleh kurang maksimalnya sosialisasi yang diakukan oleh penyelenggara pemilu. Sosialisasi dalam soal itu bukan sekedar terkait dengan hari serta tehnis penentuan. Tetapi, juga pada program serta profil calon yang lakukan kontestasi politik. Hingga, saat pemilih telah mengerti pilkada dengan cara substansif serta tehnis, jadi bakal ada aksi politik yang ia kerjakan. Orang-orang yang disebut yang memiliki nada politik mesti dipahamkan perihal makna utama partisipasi politik mereka dalam penentuan.

Ke empat, carut marutnya daftar pemilih terus (DTP). Fenomena semrawutnya masalah DPT di beragam daerah sangkanya turut dan berikan andil pada partisipasi politik beberapa pemilih. Di sebagian masalah, orang-orang yang mau pilih tetapi dalam DPT tak terdaftar, pada akhirnya tak dapat memakai hak pilihnya. Hal semacam ini dengan cara masif bakal melahirkan pesimisme politik orang-orang, yang selanjutnya termanifestasikan lewat aksi golput.

Dari sini, pembangunan partisipasi politik pemilih pasti untuk dikerjakan. Demokrasi yaitu manifestasi dari akumulasi pemakaian hak semasing individu. Demokrasi dalam soal itu tak demikian akomodatif pada kwalitas calon pemimpin, tetapi ia sangatlah berdasarkan pada jumlah yang memilihnya. Hingga, pembangunan kepemimpinan nasional mesti diawali dengan pembangunan partisipasi politik yang cerdas. Bila rakyat cerdas pilih calon pemimpin, jadi dengan cara tak segera bakal dapat melahirkan figur pemimpin yang cerdas lahir batin.

Jadi suatu ancaman demokrasi, bila golput sudah jadi ‘ideologi’ untuk orang-orang. Apabila orang-orang mulai berasumsi politik jadi suatu hal yang ” jelek “, hingga mereka lebih pilih golput, jadi keruntuhan demokrasi dengan cara substantif telah tak dapat terelakkan sekali lagi. Saat bangsa itu telah memantapkan langkahnya pilih demokrasi partisipasif atau demokrasi segera, jadi ideologi golput mesti jadi perhatian kita berbarengan, jadi prasyarat prinsip representatif. Mudah-mudahan nada golput tak mewakili nada Tuchan.

About admin